Pemblokiran Ponsel Black Market Segera Di Sahkan Bulan Depan

Handphone, Hp, Gadget, Tv, Teknologi, Elektronik

Pemblokiran Ponsel Black Market Segera Di Sahkan Bulan Depan

Pemblokiran Ponsel Black Market Segera Di Sahkan Bulan Depan

Pemerintah kini tengah memperlihatkan keseriusannya untuk memberantas pemakaian ponsel ilegal ( BM, black market) di Indonesia. Pada Agustus mendatang, regulasi yang mengatur pemblokiran ponsel BM tersebut akan ditandatangani. Regulasi tersebut berbentuk keputusan menteri (permen). Dalam hal ini setidaknya ada tiga kementerian yang terlibat, yaitu Kementerian Perindustrian,

Pemblokiran Ponsel Black Market Segera Di Sahkan Bulan Depan

Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. Menurut Janu Suryanto, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, keputusan menteri tersebut akan ditandatangani pada pertengahan bulan depan. Namun, ia tidak merinci seperti apa isi dan lingkup dari payung hukum tersebut.

Aturannya secara cermat tengah dibuat. Tanggal 17 Agustus 2019 harus isyarat tangan 3 keputusan menteri berkaitan pemblokiran lewat IMEI,” ungkap Janu lewat pesan singkat kepada KompasTekno, Rabu (3/7/2019). Janu turut menyatakan bahwa untuk mobilisasi kebijakan Taruhan Bola dan keputusan itu, sebuah tim spesifik yang para anggotanya berasal dari ketiga kementerian akan dibentuk. “Berdasarkan hasil rapat, langsung dibentuk tim antarkementerian berkaitan pemblokiran lewat IMEI,” lanjutnya.

Mesin identifikasi ponsel BM Kementerian Perindustrian sendiri punya sebuah mesin bernama Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS) yang sanggup mengidentifikasi ponsel black market. Mesin ini bekerja gunakan no IMEI yang menempel pada tiap tiap ponsel. Mekanismenya, mesin DIRBS akan memindai no IMEI mana saja yang terdaftar di database dan mana yang tidak. Jika tidak terdaftar, ponsel dengan no IMEI tersebut akan dianggap sebagai ponsel ilegal.

Kendati demikian, Janu tidak merinci apakah mesin ini akan jadi diaktifkan sehabis ketiga keputusan menteri tersebut ditandatangani atau jadi lebih cepat. Sementara pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri sebagai tidak benar satu kementerian yang terlibat belum mengimbuhkan info formal berkaitan hal ini. Proses pemblokiran ponsel ilegal di Indonesia ini melibatkan tiga kementerian. Kementerian Perindustrian punya proses validasi IMEI yang sanggup mengecek apakah ponsel tersebut ilegal atau tidak.

Sementara Kementerian Kominfo nanti akan meminta operator seluler untuk memblokir jaringan yang digunakan oleh ponsel yang teridentifikasi ilegal, dan Kementerian Perdagangan akan mengawasi perdagangan ponsel. Pihak Kemenperin terhitung beberapa selagi lalu menyatakan bahwa ponsel ilegal tidak akan sanggup digunakan di Indonesia. Namun, ini tidak serta-merta bermakna ponsel ilegal yang sudah beredar di customer (existing) akan diblokir dari jaringan operator seluler lewat identifikasi IMEI.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *