Kemenperil Merilis Halaman Spesifik Untuk Mengecek Status IMEI Ponsel Pengguna

Handphone, Hp, Gadget, Tv, Teknologi, Elektronik

Kemenperil Merilis Halaman Spesifik Untuk Mengecek Status IMEI Ponsel Pengguna

Kemenperil Merilis Halaman Spesifik Untuk Mengecek Status IMEI Ponsel Pengguna


Kementerian Perindustrian ( Kemenperin) merilis sebuah halaman spesifik untuk mengecek status IMEI ponsel milik pengguna. Melalui halaman itu, pengguna sanggup melihat apakah ponsel dimiliki dibeli secara resmi atau ilegal. Jika ponsel dibeli secara resmi, akan nampak keterangan yang membuktikan bahwa IMEI tersebut terdaftar di database Kemenperin. Sementara ponsel ilegal tidak akan terdaftar didalam database tersebut.

Kemenperil Merilis Halaman Spesifik Untuk Mengecek Status IMEI Ponsel Pengguna

KompasTekno pun mendapat laporan dari sejumlah pengguna yang mempertanyakan bagaimana nasib ponsel mereka jika tidak terdaftar di Kemenperin. Rata-rata pengguna yang melaporkan perihal tersebut belanja ponsel dari web site e-commerce ternama.Bandar Bola Sebagian dari mereka berpikiran bahwa ponsel yang dibeli melalui e-commerce besar udah tentu terdaftar di halaman Kemenperin. Nyatanya tidak.

Meski belanja di e-commerce terkenal, tetap ada barangkali ponsel tersebut tidak didistribusikan melalui kanal resmi. Lantas bagaimana bersama dengan nasib ponsel yang tidak terdaftar di halaman Kemenperin ini? Pengguna sejatinya tak mesti sangat cemas. Pasalnya, pihak Kemenperin pun dulu membuktikan bahwa akan jalankan pemutihan terhadap ponsel ilegal yang udah kadung beredar sebelum 17 Agustus mendatang.

Melalui akun Instagram resminya, pihak Kemenperin menjelaskan bahwa regulasi pemutihan sedang dipersiapkan. “HP blackmarket (ilegal) yang dibeli sebelum 17 Agustus akan mendapat pemutihan yang regulasinya sedang disiapkan,” tulis Kemenperin. Pemutihan sendiri adalah periode dikala para pemilik ponsel ilegal sanggup meregistrasikan nomor IMEI mereka ke database Kemenperin agar ponsel mereka tidak terblokir sehabis regulasi diterapkan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara termasuk dulu pertanda perihal serupa. Menurutnya, regulasi pemblokiran ponsel ilegal ini dibuat untuk menyesuaikan ponsel-ponsel yang akan datang. “Intinya, regulasi ini dibuat untuk moving forward,” ungkap Rudiantara kepada KompasTekno didalam sebuah acara diskusi kantor Kementerian Kominfo.

Dengan demikian, pengguna smartphone yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di database Kemenperin sejatinya tak mesti khawatir. Pasalnya, akan ada pemutihan yang sementara ini mekanismenya sedang dipersiapkan. Meski begitu, belum ada informasi lebih lanjut tentang mekanisme pemutihan ini. Selain itu, meskipun regulasinya akan ditandatangani 17 Agustus, implementasi pemblokiran ponsel ilegal akan diawali paling lambat 6 bulan setelahnya atau 17 Februari 2020.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *